E-Commerce dan E-Business

Pengertian E-business dan E-Commerce

E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Contoh dari e-business misalnya pembelian barang secara online melalui www.tokopedia.com. Dari proses pemesanan barang, konfirmasi pembayaran, hingga konfirmasi bahwa pengiriman barang tersebut sudah sampai kepada customer dilakukan secara elektronik.

E-business memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional, hanya saja e-business memiliki cakupan yang berbeda. Bisnis mengandalkan pertemuan antar pebisnis seperti halnya rapat ditempat khusus, atau sekadar untuk berkenalan dengan partner bisnis, sedangkan e-business mengandalkan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuannya.

Dalam kegiatan e-business, ada lima kemungkinan bentuk hubungan bisnis berdasarkan transaksinya, yaitu :

1. Business to Business (perdagangan antar pelaku usaha bisnis)

2. Business to Consumer (perdagangan antar pelaku usaha bisnis dengan konsumen)

3. Consumer to Consumer (perdagangan antar konsumen yang satu dengan konsumen yang lain)

4. Consumer to Business (perdagangan antar konsumen dengan pelaku bisnis atau perusahaan)

5. Intrabusiness e-business (perdangan dalam lingkup intranet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi.

Sasaran dari e-business adalah pasar atau market. Menurut Forrester Research, telah terjadi perkembangan yang sangat fantastis terhadap jumlah komputer yang terhubung dalam internet, termasuk penggunanya. E-business market ini menyimpan peluang omset yang besar yang dapat diperebutkan oleh para pebisnis.

Tahapan E-business

Ada empat tahap pemanfaatan jaringan komputer dan internet untuk tujuan e-business, di mana terjadi transformasi perusahaan tradisional ke e-business, diantaranya sebagai berikut:

1.      Mendayagunakan komputer

2.      Mendayagunakan jaringan dan internet (seperti email, chat messanger, IRC, dll,.)

3.      Membangun dan mendayagunakan web

4.      E – commerce

Internet telah membuat interaksi bisnis menjadi multi-aspek. Sekarang orang bisa melakukan bisnis, seperti membeli sesuatu, bertransaksi, dan menjalankan fungsi-fungsi bisnis melalui internet. Konsumen dan pemilik/pengelola bisnis dapat mendapatkan dan melakukan apa yang mereka inginkan tanpa harus meninggalkan beranjak dari tempat duduk, selama terhubung dengan internet.

Istilah e-business dan e-commerce seringkali terlihat dan digunakan untuk proses yang sama. Namun demikian, meskipun berhubungan, keduanya memiliki arti yang berbeda. Awalan “e” berarti “elektronik”, yang berarti kegiatan atau transaksi yang digunakan tanpa pertukaran atau kontak fisik. Transaksi diadakan secara elektronik atau digital, sesuatu dibuat menjadi mungkin dengan pesatnya perkembangan komunikasi digital.

E-Commerce

E-commerce berarti transaksi bisnis melalui internet di mana pihak-pihak yang terlibat melakukan penjualan atau pembelian. Transaksi yang dilakukan dalam e-commerce pada dasarnya melibatkan pengalihan (transfer) atau penyerahterimaan (handing over) kepemilikan dan hak atas produk atau jasa.

Secara teknis, e-commerce hanya merupakan bagian dari e-business karena, menurut definisi, e-business adalah semua transaksi bisnis online, termasuk penjualan secara langsung kepada konsumen (e-commerce), transaksi dengan produsen dan pemasok, dan interaksi dengan mitra bisnis. Pertukaran informasi via database terpusat juga dilakukan dalam e-commerce. Fungsi-fungsi bisnis hanya terbatas pada sumber daya teknologi.

E-commerce pada prinsipnya melibatkan pertukaran uang dalam transaksi. E-business, karena lebih luas, tidak terbatas pada transaksi yang bersifat keuangan (monetary). Semua aspek dalam bisnis, seperti pemasaran, perancangan produk, manajemen pemasokan, dsb., tercakup

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian e-commerce dan e-business apabila tidak dipahami terlebih dahulu akan membuat pembahasan tentang hal tersebut menjadi tidak sistematis. Hal ini dikarenakan kebingungan dalam menentukan istilah yang paling cocok untuk mewakili konsep perdagangan dengan sarana elektronik.

Perbedaan E-Commerce dan E-Business

Perbedaan yang mendasar antara e-commerce dan e-business adalah bahwa tujuan e-commerce berorientasi pada bagaimana memperoleh keuntungan, sedangkan e-business berorientasi pada kepentingan jangka panjang dan sifatnya abstrak seperti kepercayaan konsumen, pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, relasi antar mitra bisnis, dan penanganan masalah sosial lainnya. Selain dari perbedaan yang dimiliki oleh keduanya, ternyata keduanya juga memiliki persamaan tujuan yaitu memajukan perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar dari sebelumnya.

Persamaan dari e-commerce dan e-business terletak pada tujuan utamanya yaitu memajukan perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar dari sebelumnya. E-commerce dan e-business merupakan terobosan yang dapat mendongkrak penjualan melalui online marketing dan sebagai sarana mempromosikan produk melalui media Internet.

Ringkasan:

1.      E-business lebih luas dalam lingkup dan e-commerce hanya merupakan satu aspek atau satu bagian dari e-business.

2.      E-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet.

3.      E-commerce pada prinsipnya melibatkan perdagangan uang sedangkan dalam e-business, transaksi uang tidak diperlukan.

4.      E-business melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi layanan konsumen, dll.

REFERENSI

http://www.blog.jtc-indonesia.com/2010/05/perbedaan-antara-e-commerce-dengan-e.html

http://octianaeni.blogspot.com/2013/10/definisi-e-business-dan-perbedaannya.html

http://riskaindrayani4.blogspot.com/2014/03/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html

KONFERENSI ASIA AFRIKA

KONFERENSI ASIA AFRIKA 2015

Momen bersejarah Konferensi Asia Afrika menginjak usia ke-60 pada 2015 ini. Peringatan konferensi yang sangat berpengaruh terhadap perdamaian dunia tersebut akan berlangsung 19-24 April di Bandung dan Jakarta. Pada konferensi pers di Istana Presiden, Jum'at (9/1), Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi menyatakan bahwa Pemerintah akan mengundang 106 wakil negara dan 19 organisasi internasional untuk berpatisipasi dalam acara tersebut. Tema yang akan diusung dalam Peringatan ke-60 tahun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika adalah "Penguatan Kerjasama Negara Selatan-Selatan".

"‎Tema yang akan kita jual dalam peringatan 60 tahun KAA adalah perkuatan, straigthening, kerjasama selatan-selatan. Akan tetapi, pada saat yang sama kita juga menginginkan agar kerjasama selatan-selatan ini juga memberikan kontribusi terhadap upaya untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan dunia," paparnya.

Rangkaian kegiatan yang direncanakan meliputi  pertemuan internal antarwakil negara pada 19-23 April 2015 di Jakarta. Rencananya dimulai pertemuan tingkat pejabat tinggi, diteruskan dengan pertemuan tingkat menteri, dan diakhiri dengan pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahannya.

Sementara itu, acara puncak peringatan akan berlokasi di Bandung, tepatnya di Gedung Merdeka yang sekarang disebut sebagai Gedung Asia Afrika. Gedung tersebut adalah lokasi dimana Konferensi Asia Afrika dulu dilaksanakan pada 1955.Selain itu, ada beberapa acara besar lainnya yang akan digelar di Bandung seperti Asia Afrika Carnival dan Asia Afrika Forum Bisnis.

Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung berencana akan memberlakukan hari libur pada 24 April 2015 sehingga warga Bandung dapat bergabung dalam perayaan tersebut. Ia mengatakan bahwa tidak kurang dari 15 acara tingkat nasional akan disusun menuju peringatan puncak di Bandung.Selain itu, pada acara itu akan digelar konferensi HAM dan teknologi.Pihaknya juga akan mengundang CEO bisnis dunia.

"Akan ada parade lebih dari 100 negara peserta yang tampil dengan kostum nasional disertai musik masing-masing negara, mereka akan menampilkan budaya sendiri. Peringatakan Konferensi Asia Afrika tahun ini diwarnai banyak musik dan warna, pasti akan sangat berkesan," tambah Ridwan Kamil.

Sementara itu, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyatakan bahwa ini adalah momen yang sempurna bagi dunia untuk mengingat bahwa Indonesia telah memainkan sejarah penting dalam sejarah dunia. Ia berharap bahwa peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika dapat menghidupkan hal itu dan meminta agar semua pihak bisa mempersiapkan Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 dengan baik.

“Kita tahu ini adalah sebuah momentum yang sangat baik bagi negara kita untuk kembali mengingatkan kepada dunia bahwa kita mempunyai peran yang sangat besar pada saat itu dan kita ingin memori dan ingatan itu kita ingin angkat kembali,”jelas Jokowi.

Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, Indonesia harus mempersiapkan peringatan KTT Asia Afrika dengan baik. Mulai dari akomodasi, logistik, pengamanan protokol, dan juga dari segi petugas kesehatan. "Karena praktis waktunya tinggal 3 bulan lagi," tegas Jokowi.

Konferensi demi Perdamaian Dunia

Konferensi Asia Afrika diadakan usai Perang Dunia II, ketika kondisi keamanan dunia belum stabil dan terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat (pemimpin Blok Barat)dan Rusia (pemimpin Blok Timur). Kedua kekuatan besar yang saling berlawanan dan mencari dukungan dari negara-negara di Asia Afrika tersebut juga saat itu terus mengembangkan senjata pemusnah massal sehingga situasi dunia selalu diliputi kecemasan terjadinya perang nuklir. Dari sinilah negara-negara yang baru merdeka menggalang persatuan mencari jalan keluar demi meredakan ketegangan dunia.

Pemerintah Indonesia, melalui saluran diplomatik melakukan pendekatan kepada 18 Negara Asia Afrika untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide pelaksanaan Konferensi Asia Afrika demi meredakan ketegangan dunia. Ternyata umumnya mereka menyambut baik dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah konferensi. Termasuk pula dukungan dan desakan dari Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India yang berharap segera melaksanakan konferensi setelah melakukan pertemuan langsung dengan  Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastroamidjojo.

Demi menggagas konferensi, pada 28 - 29 Desember 1954, atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para perdana menteri peserta Konferensi Kolombo (Indonesia, India, Pakistan, Birma, Ceylon) mengadakan pertemuan di Bogor pada 28-31 Desember 1954 untuk membicarakan persiapan Konferensi Asia Afrika. Pertemuandi Bogor berhasil merumuskan kesepakatan tentang agenda, tujuan, dan negara-negara yang diundang pada Konferensi Asia  Afrika, termasuk persiapan penyelenggaraan KAA.

Lima perdana menteri yang hadir dalam pertemuan di Bogor adalah: Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo dari Indonesia, Perdana Menteri Jawaharal Nehru dari India, Perdana Menteri Mohammad Ali Jinnah dari Pakistan, Perdana Menteri Sir John Kotelawa dari Srilanka, dan Perdana Menteri U Nu dari Myanmar. Kelima tokoh itulah yang kemudian dikenal sebagai Pelopor Konferensi Asia Afrika dengan hasil kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Konferensi Panca Negara dan Indonesia dipilih menjadi tuan rumah konferensi tersebut dimana Presiden Soekarno sebagai pemimpinpertemuan menunjuk Kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya konferensi.

Konferensi Asia Afrika dilaksanakan Bandung dan dibuka oleh Presiden Soekarno. Para pemimpian negara yang hadir adalah: Jawaharlal Nehru dari India, Sir John Kottalawala of Srilanka, Muhammad Ali dari Pakistan, Norodom Sihanouk dari Kamboja, U Nu dari Myanmar, Abdel Nasser dari Mesir, Zhou En lai dari China, dan lainnya.

Konferensi Asia Afrika di Bandung berhasil meraih kesuksesan baik dalam merumuskan masalah umum, menyiapkan pedoman operasional kerjasama antarnegara Asia-Afrika, serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian dikenal sebagai "10 Dasasila Bandung" dimana di dalamnya memuat cerminan  penghargaan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan semua bangsa, dan perdamaian dunia.

Berikut adalah isi Dasasila Bandung.

1.       Menghormati hak-hak asasi manusia sesuai dengan Piagam PBB.

2.       Menghormati kedaulatan wilayah setiap bangsa.

3.       Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil.

4.       Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain.

5.       Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif.

6.       Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.

7.       Tidak melakukan agresi terhadap negara lain.

8.       Menyelesaikan masalah dengan jalan damai.

9.       Memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

10.   Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Setelah kesepakatan dari Konferensi Asia Afrika di Bandung disusun, satu per satu negara di Asia dan Afrika memperjuangkan serta memperoleh kemerdekaannya. Hal ini jugalah yang memupuskan niatan kubu Blok Barat seperti Inggris, Belanda, Perancis dan Spanyol untuk meneruskan penjajahan dalam bentuk neokolonialisme.

Meskipun kini sebagian besar negara peserta Konferensi Asia Afrika sudah merdeka dari jajahan kolonialisme, namun masih banyak yang belum terlepas dari kemiskinan, inilah alasan diadakannya kembali KAA di Jakarta dan Bandung pada April 2015 mendatang. Konferensi ini masih sangat relevan untuk dilaksanakan. Kalau dulu tujuan KAA pertama seluruh negara berkumpul untuk merdeka, sekarang semua juga bekerja sama untuk mengupayakan memerdekakan negara Asia- Afrika dari kemiskinan. Salah satu agenda utama KAA di Indonesia, yang akan dihadiri oleh 109 pemimpin negara adalah mengenai kemajuan ekonomi.

Pemerintah Indonesia melalui dukungan negara-negara lainnya akan berusaha mendorong dan memajukan kerja sama selatan-selatan, yang memberikan hasil konkret dan kontribusi nyata untuk kesejahteraan negara di Asia Afrika dan juga akan merevitalisasi kemitraan strategis lainnya. Seperti diketahui, 75 persen penduduk dunia ada di Asia-Afrika. GDP di Asia-Afrika juga mencapai US$21 triliun. Sebanyak satu miliar warganya berasal dari kelas menengah, berarti ada peluang pasar yang besar. Selain masalah ekonomi, KAA juga akan mengangkat sejumlah topik, seperti solidaritas dalam politik, pembangunan, dan hubungan sosial budaya antar-negara Asia dan Afrika.

Pertemuan pejabat tinggi dari kawasan Asia-Afrika akan dihelat di Jakarta pada 22-23 April. Kemudian, pada 24 April, seluruh perwakilan negara akan menuju ke Bandung untuk melakukan prosesi napak tilas KAA.

Semakin dekat dengan waktu penyelenggaraan, persiapan panitia penyelenggara dari kementerian luar negeri dan lintas kementerian lainnya sudah maksimal. Dimana pertemuan dengan stakeholders, pimpinan redaksi media, akademisi, dan para senior untuk memberi masukan KAA telah beberapa kali dilakukan. Selain itu diseminasi informasi juga sudah terlaksana, dimana panitia sudah berkoordinasi dengan kementerian luar negeri negara lain dan kedubes mereka di Jakarta.

Ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah dalam peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA), tentu saja menjadi momen berharga bagi Indonesia untuk kembali memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia. Dalam sejarahnya Konferensi Asia-Afrika pertama kali digelar pada 18-24 April tahun1955.

Indonesia dan negara lainnya seperti Myanmar, Srilanka, India, dan Pakistan menjadi inisiatornya. Selain untuk mempromosikan kerja sama ekonomi dan Asia-Afrika, gerakan ini juga dianggap sebagai sikap melawan kolonialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet serta negara imperialis lainnya. Dan discussion board ini pula yang menjadi cikal bakal terbentuknya Gerakan Non-Blok pada 1961. Selain memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika, dalam perhelatan ini juga akan diperingati 10 tahun kerja sama strategis negara-negara Asia dan Afrika, New Asia-Africa Partnership Strategic (NAPS).

Pada April 1955, Bandung mencatat sejarah sebagai kota yang menjadi pusat pertemuan negara-negara di Asia dan Afrika.  Itulah yang dikenal dengan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang melahirkan Dasasila Bandung. Dasasila ini melahirkan pernyataan mengenai dukungan bagi perdamaian dan kerjasama dunia. Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya Gerakan Non-Blok pada 1961.

Menjelang bulan April 2015, Bandung bersiap-siap untuk menggelar event besar 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Memang bukan hanya Kota Bandung yang menjadi tuan rumah. Pada event pertama akan digelar di Jakarta pada 19-23 April 2015. Sedangkan di Bandung sendiri akan dilangsungkan pada 24 April 2015 di. Untuk kegiatan di Jakarta akan diisi pertemuan tingkat pejabat tinggi. Kegiatan lainnya adalah pertemuan setingkat menteri.

Adapun pertemuan kedua yang akan dilangsungkan di Bandung dilaksanakan pada 24 April. Tanggal tersebut sekaligus juga merupakan puncak acara. Dimana dalam pertemaun tersebut, para pemimpin negara Asia-Afrika akan bertemu di Bandung. Pertemuan itu sekaligus sebagai napak tilas seperti ketika Konferensi Asia Afrika dibuka pertama kali pada 1955.

Acara lainnya yang digelar yaitu Asia-Africa Business Summit dan Asia-Africa Festival. Acara pertama dipersiapkan guna mendorong kerjasama ekonomi. Kegiatan ini diikuti para pengusaha dan kamar dagang dan industri dari negara-negara di kawasan Asia-Afrika. Sementara pada kegiatan peringatan KAA ini, akan dihadiri sebanyak 109 kepala negara dan 25 organisasi internasional.

Sementara tema yang akan diangkat dalam peringatam 60 tahun KTT Asia Afrika adalah perkuatan, stragthening, kerjasama selatan-selatan. Kerjasama selatan-selatan sekaligus juga ajang kampanye global akan kontribusi terhadap upaya untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Ada 34 Kepala Negara yang dipastikan menghadiri peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta dan Bandung pada 19 sampai 24 April pekan depan. Dari sederet kepala negara yang dipastikan hadir belum tercantum nama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

"Kita tunggu konfirmasi finalnya, tapi sudah strong indication,"‎ Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika‎, Ferdy Piay di Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakpus, Kamis (16/4/2015).

Tamu undangan yang mengirimkan para kepala negaranya adalah RRT, Democratic People of South Korea, Iran, Madagaskar, Malawi, Myanmar, Namibia, Siera Leon, Afsel, Sudan, Timor Leste, Vietnam, Zimbabwe, Bangladesh, Kamboja, Mesir, Gabon, Malaysia, Nepal, Pakistan, Palestina, Rwanda, Singapura dan Thailand.

Sedangkan yang mengirim wakil kepala negaranya adalah Aljazair, Angola, Liberia, Filipina dan Zambia. Sisanya mengirim utusan perwakilan, mulai dari menteri atau setingkat duta besar.

Menurut Ferdy, masih ada beberapa negara yang belum meng‎konfirmasi soal siapa yang hadir. Namun rata-rata dari mereka kemungkinan besar akan mengirim para kepala negara.

Latar Belakang Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara mana pun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia memilih sifat politik luar negerinya bebas aktif sebab setelah Perang Dunia II berakhir di dunia telah muncul dua kekuatan adidaya baru yang saling berhadapan, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat memelopori berdirinya Blok Barat atau Blok kapitalis (liberal), sedangkan Uni Soviet memelopori kemunculan Blok Timur atau blok sosialis (komunis).

Dalam upaya meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Usaha ini mendapat dukungan dari negara-negara di Asia dan Afrika. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada umumnya pernah menderita karena penindasan imperialis Barat. Persamaan nasib itu menimbulkan rasa setia kawan. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak negara di Asia dan Afrika yang berhasil mencapai kemerdekaan, di antaranya adalah India, Indonesia, Filipina, Pakistan, Burma (Myanmar), Sri Lanka, Vietnam, dan Libia. Sementara itu, masih banyak pula negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika belum dapat mencapai kemerdekaan. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang telah merdeka tidak melupakan masa lampaunya. Mereka tetap merasa senasib dan sependeritaan. Lebih-lebih apabila mengingat masih banyak negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka. Rasa setia kawan itu dicetuskan dalam Konferensi Asia Afrika. Sebagai cetusan rasa setia kawan dan sebagai usaha untuk menjaga perdamaian dunia, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika mempunyai arti penting, baik bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada khususnya maupun dunia pada umumnya.

Prakarsa untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika dikemukakan pertama kali oleh Perdana Menteri RI Ali Sastroamijoyo yang kemudian mendapat dukungan dari negara India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar) dalam Konferensi Colombo.

B. Konferensi Pendahuluan Sebelum Konferensi Asia Afrika

Sebelum Konferensi Asia Afrika dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan konferensi pendahuluan sebagai persiapan. Konferensi pendahuluan tersebut, antara lain sebagai berikut.

1) Konferensi Kolombo (Konferensi Pancanegara I).

Konferensi pendahuluan yang pertama diselenggarakan di Kolombo, ibu kota negara Sri Lanka pada tanggal 28 April–2 Mei 1954. Konferensi dihadiri oleh lima orang perdana menteri dari negara sebagai berikut.

a) Perdana Menteri Pakistan : Muhammad Ali Jinnah b) Perdana Menteri Sri Lanka : Sir John Kotelawala c) Perdana Menteri Burma (Myanmar) : U Nu d) Perdana Menteri Indonesia : Ali Sastroamijoyo e) Perdana Menteri India : Jawaharlal Nehru

Konferensi Kolombo membahas masalah Vietnam, sebagai persiapan untuk menghadapi Konferensi di Jenewa. Di samping itu Konferensi Kolombo secara aklamasi memutuskan akan mengadakan Konferensi Asia Afrika dan pemerintah Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggaranya. Kelima negara yang wakilnya hadir dalam Konferensi Kolombo kemudian dikenal dengan nama Pancanegara. Kelima negara itu disebut sebagai negara sponsor. Konferensi Kolombo juga terkenal dengan nama Konferensi Pancanegara I.

2) Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II).

Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22–29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh perdana menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo.

Konferensi Bogor memutuskan hal-hal sebagai berikut.

a) Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan 18-24 April 1955. b) Penetapan tujuan KAA dan menetapkan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia Afrika. c) Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika. d) Pemberian dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat.

Konferensi Bogor juga terkenal dengan nama Konferensi Pancanegara II.

C. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika

Sesuai dengan rencana, Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18–24 April 1955. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh wakil-wakil dari 29 negara yang terdiri atas negara pengundang dan negara yang diundang.

Negara pengundang meliputi : Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar).

Negara yang diundang 24 negara terdiri atas 6 negara Afrika dan 18 negara meliputi Asia (Filipina, Thailand, Kampuchea, Laos, RRC, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Nepal, Afghanistan, Iran, Irak, Saudi Arabia, Syria (Suriah), Yordania, Lebanon, Turki, Yaman), dan Afrika (Mesir, Sudan, Etiopia, Liberia, Libia, dan Pantai Emas/Gold Coast).

Negara yang diundang, tetapi tidak hadir pada Konferensi Asia Afrika adalah Rhodesia/Federasi Afrika Tengah. Ketidakhadiran itu disebabkan Federasi Afrika Tengah masih dilanda pertikaian dalam negara/dikuasai oleh orang-orang Inggris. Semua persidangan Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung.

Latar belakang dan dasar pertimbangan diadakan KAA adalah sebagai berikut.

Kenangan kejayaan masa lampau dari beberapa negara di kawasan Asia Afrika.

Perasaan senasib sepenanggungan karena sama-sama merasakan masa penjajahan dan penindasan bangsa Barat, kecuali Thailand.

Meningkatnya kesadaran berbangsa yang dimotori oleh golongan elite nasional/terpelajar dan intelektual.

Adanya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur.

Memiliki pokok-pokok yang kuat dalam hal bangsa, agama, dan budaya.

Secara geografis letaknya berdekatan dan saling melengkapi satu sama lain.

Tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika, antara lain:

memajukan kerja sama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan;

memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme;

memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya,

membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme.

Konferensi Asia Afrika membicarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama negara-negara di Asia dan Afrika, terutama kerja sama ekonomi dan kebudayaan, serta masalah kolonialisme dan perdamaian dunia.

Kerja sama ekonomi dalam lingkungan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dilakukan dengan saling memberikan bantuan teknik dan tenaga ahli. Konferensi berpendapat bahwa negara-negara di Asia dan Afrika perlu memperluas perdagangan dan pertukaran delegasi dagang. Dalam konferensi tersebut ditegaskan juga pentingnya masalah perhubungan antarnegara karena kelancaran perhubungan dapat memajukan ekonomi. Konferensi juga menyetujui penggunaan beberapa organisasi internasional yang telah ada untuk memajukan ekonomi.

Konferensi Asia Afrika menyokong sepenuhnya prinsip dasar hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam PBB. Oleh karena itu, sangat disesalkan masih adanya rasialisme dan diskriminasi warna kulit di beberapa negara. Konferensi mendukung usaha untuk melenyapkan rasialisme dan diskriminasi warna kulit di mana pun di dunia ini. Konferensi juga menyatakan bahwa kolonialisme dalam segala bentuk harus diakhiri dan setiap perjuangan kemerdekaan harus dibantu sampai berhasil. Demi perdamaian dunia, konferensi mendukung adanya perlucutan senjata. Juga diserukan agar percobaan senjata nuklir dihentikan dan masalah perdamaian juga merupakan masalah yang sangat penting dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, semua bangsa di dunia hendaknya menjalankan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Demi perdamaian pula, konferensi menganjurkan agar negara yang memenuhi syarat segera dapat diterima menjadi anggota PBB.

Konferensi setelah membicarakan beberapa masalah yang menyangkut kepentingan negara-negara Asia Afrika khususnya dan negara-negara di dunia pada umumnya, segera mengambil beberapa keputusan penting, antara lain:

memajukan kerja sama bangsa-bangsa Asia Afrika di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan;

menuntut kemerdekaan bagi Aljazair, Tunisia, dan Maroko;

mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat dan tuntutan Yaman atas Aden;

menentang diskriminasi ras dan kolonialisme dalam segala bentuk;

aktif mengusahakan perdamaian dunia.

Selain menetapkan keputusan tersebut, konferensi juga mengajak setiap bangsa di dunia untuk menjalankan beberapa prinsip bersama, seperti:

menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan, serta asas yang termuat dalam Piagam PBB;

menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa;

mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik bangsa besar maupun bangsa kecil;

tidak melakukan intervensi atau ikut campur tangan dalam persoalan dalam negeri negara lain;

menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB;

a)tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar; b)tidak melakukan tekanan terhadap negara lain;

tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atas kemerdekaan politik suatu negara;

menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai sesuai dengan Piagam PBB;

memajukan kepentingan bersama dan kerja sama internasional;

menghormati hukum dan kewajiban internasional lainnya.

Kesepuluh prinsip yang dinyatakan dalam Konferensi Asia Afrika itu dikenal dengan nama Dasasila Bandung atau Bandung Declaration.

D. Pengaruh Konferensi Asia Afrika bagi Solidaritas dan Perjuangan Kemerdekaan Bangsa di Asia dan Afrika

Konferensi Asia Afrika membawa pengaruh yang besar bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa di Asia dan Afrika. Pengaruh Konferensi Asia Afrika adalah sebagai berikut.

Perintis dalam membina solidaritas bangsa-bangsa dan merupakan titik tolak untuk mengakui kenyataan bahwa semua bangsa di dunia harus dapat hidup berdampingan secara damai.

Cetusan rasa setia kawan dan kebangsaan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menggalang persatuan.

Penjelmaan kebangkitan kembali bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.

Pendorong bagi perjuangan kemerdekaan bangsa di dunia pada umumnya serta di Asia dan Afrika khususnya.

Memberikan pengaruh yang besar terhadap perjuangan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam mencapai kemerdekaannya.

Banyak negara-negara Asia-Afrika yang merdeka kemudian masuk menjadi anggota PBB.

Selain membawa pengaruh bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa di Asia dan Afrika, Konferensi Asia Afrika juga menimbulkan dampak yang penting dalam perkembangan dunia pada umumnya. Pengaruh atau dampak itu, antara lain sebagai berikut.

Konferensi Asia Afrika mampu menjadi penengah dua blok yang saling berseteru sehingga dapat mengurangi ketegangan/détente akibat Perang Dingin dan mencegah terjadinya perang terbuka.

Gagasan Konferensi Asia Afrika berkembang lebih luas lagi dan diwujudkan dalam Gerakan Non Blok.

Politik bebas aktif yang dijalankan Indonesia, India, Burma (Myanmar), dan Sri Lanka tampak mulai diikuti oleh negara-negara yang tidak bersedia masuk Blok Timur ataupun Blok Barat.

Belanda cemas dalam menghadapi kelompok Asia Afrika di PBB sebab dalam Sidang Umum PBB, kelompok tersebut mendukung tuntutan Indonesia atas kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI.

Australia dan Amerika Serikat mulai berusaha menghapuskan diskriminasi ras di negaranya.

Konferensi Asia Afrika dan pengaruhnya terhadap solidaritas antarbangsa tidak hanya berdampak pada negara-negara di Asia dan Afrika, tetapi juga bergema ke seluruh dunia.

Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingkat KTT Asia Afrika atau KAA; kadang juga disebut Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang memengaruhi Asia pada masa Perang Dingin; kekhawatiran mereka mengenai ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat; keinginan mereka untuk membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka dan pihak Barat; penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Perancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial perancis di Aljazair; dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat.

Sepuluh poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasasila Bandung, yang berisi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kerusuhan dan kerjasama dunia". Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru.

Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya Gerakan Non-Blok pada 1961.

REFERENSI 

http://indonesia.travel/id/event/detail/1042/bandung-dan-jakarta-tuan-rumah-peringatan-60-tahun-kaa

http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/2013-01-21-22-49-05/berita-terkini/394-konferensi-asia-afrika-di-indonesia-2015

http://www.wisatabdg.com/2015/02/puncak-peringatan-60-tahun-konferensi.html

http://news.detik.com/read/2015/04/16/141504/2889343/10/ini-daftar-kepala-negara-yang-dipastikan-hadir-di-60-tahun-kaa

https://24bit.wordpress.com/2010/03/04/konferensi-asia-afrika/

http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Asia%E2%80%93Afrika

E-GOVERMENT

E-GOVERMENT

1.      Pengertian E-Goverment

Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentutransformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

2.      Manfaat E-Goverment

Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat :

1.     Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;

2.     Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN);

3.     Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang # dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;

4.     Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;

5.     Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan

6.     Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

3.      Model Penyampaian E-Goverment

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

a. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)

          Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,

contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

b. Government-to-Business (G2B)

        Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement.

Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll

c. Government-to-Government (G2G)

         Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.

Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

4.      Keuntungan E-Goverment bagi masyarakat

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

4.  Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi     pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce.

5. Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

6. e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.

7.  Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang   dibuaat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerinta8.  Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date.

9.  Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air.

10.  Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya.

11. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

5.      Kerugian  E-Goverment bagi rakyat

1.  Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

2.     Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.

3. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.

4.  Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan

5.  Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government

6.  Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian

7.  Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.

6.      Sekilas e-Government di Belanda

Sangat sulit bagi penulis untuk membandingkan perkembangan antara e-government di Indonesia dengan penerapannya di Belanda. Bukan bermaksud mengecilkan, namun membandingkan keduanya menjadi tidak logis manakala kesenjangan yang ada sangatlah lebar. Perbandingan keduanya ibarat Anda membandingkan kota Cirebon dengan kota Amsterdam.

Sebagai ilustrasi atau contoh sebagian penerapan e-government di Belanda, begitu Anda menginjakkan kaki di Airport Schiphol, Amsterdam, Anda akan dengan mudah menemukan berbagai  swa layanan elektronik, di antaranya adalah swa layanan pemeriksaan passport, swa layanan koneksi penerbangan, dan lain sebagainya.

Tidak jauh dari Bandara, terdapat stasiun kereta yang siap untuk mengantarkan Anda ke kota manapun yang ingin Anda tuju. Di stasiun kereta ini Anda akan menemukan swalayanan pembelian tiket kereta api. Swa layanan tiket kereta ini tersebar di seluruh stasiun kereta di negeri kincir angin ini.

Biasanya stasiun-stasiun kereta api ini terintegrasi dengan terminal bus baik bus kota maupun bus antar kota. Di terminal-terminal ini Anda akan dapat dengan mudah menemukan swa layanan pembelian tiket salah satu armada bus terkemuka di Belanda.

Berkaitan dengan proses perkembangan e-government di Belanda, berdasarkan pemaparan Enno Soeren, Direktur Shared Service Center di Gementee Maastricht (semacam Pemerintah Kota Maastricht), sebelum mencapai tahap penyatuan atau integrasi layanan publik di Belanda, pembangunan e-government dilakukan oleh masing-masing pemerintah lokal yang berjumlah 12 provinsi di Belanda. Tingginya kesadaran dan dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap pemanfaatan TIK ini bagi kemudahan penyediaan layanan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pemerintah Belanda dalam membangun e-government. Anda dapat mengakses Portal e-government pemerintah Belanda melalui www.government.nl.

7.      Status Perkembangan e-Government di Indonesia

Meskipun tidak secanggih Belanda, sesungguhnya e-Government bukanlah barang baru di Indonesia. Ia diperkenalkan pertama kali di Nusantara ini pada tahun 2000 ditandai dengan dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) melalui Keputusan Presiden No.50 tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Tim ini mempunyai tugas-tugas pokok sebagaimana dijabarkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia sebagai berikut:

a.       mengkoordinasikan perencanaan dan memelopori program aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaan teknologi telematika di Indonesia, serta memfasilitasi dan memantau pelaksanaannya;

b.      memperkuat kemampuan menggalang sumber daya yang ada di Indonesia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan semua arah pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika, serta melaksanakan forum untuk membangun konsensus antar pihak-pihak terkait di sektor pemerintah dan swasta baik di tingkat internasional maupun regional, serta mengakses pengalaman internasional dalam mengembangkan sistem infrastruktur informasi nasional untuk menstimulasi perkembangan telematika, mendapatkan dukungan teknis, pembiayaan dan dukungan lainnya secara terpadu.

8.      Pelaksanaan E-goverment di Indonesia

Di lihat dari pelaksanaan aplikasi e-government, data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia memiliki:

·         564 domain go.id;

·         295 situs pemerintah pusat dan pemda;

·         226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website;

·         198 situs pemda masih dikelola secara aktif.

Beberapa pemerintah daerah (pemda) memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemkot Surabaya sudah mulai memanfaatkan egov untuk proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement). Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan egov seperti: Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta,Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang. Memperhatikan berbagai kondisi pelaksanaan program e-gov seperti dibahas dalam di atas, maka langkah untuk merevitalisasi e-gov Indonesia sudah tidak bisa ditunda lagi. Banyaknya dana yang sudah dihabiskan tidak sebanding dengan hasil yang di peroleh. Namun pelaksanaan proses revitalisasi juga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa konsep yang jelas.

9.      Kendala

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal. Harapan kita bersama hal ini dapat diatasi sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Kendala lainnya adalah masih banyaknya penyelenggara pelayanan publik baik di pusat maupun daerah yang belum mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet. Terutama pada institusi pusat dengan unit pelaksana teknisnya dan juga dengan institusi lain dengan item pelayanan yang sama (G2G= government to Government). Dengan kata lain hal ini belum terkoordinir dengan baik dan masih kuatnya kepentingan di masing-masing sektor.

10.  Konsep dasar e-goverment

Pengantar e-government

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan tekhnologi berimplikasi pada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Perkembangan tersebut berbanding lurus dengan keinginan untuk memanfaatkan secara positif tekhnologi tersebut yang dapat membawa keuntungan dan kemanfaatan yang lebih terhadap aktivitas manusia. Perkembangan tekhnologi yang paling menonjol adalah perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Implikasi konsep dasar e-government salah satunya adalah dalam memanfaatkan teknologi informasi adalah melalui e-commerce. Keberhasilan e-Commerce dalam memanfaatkan tekhnologi informasi tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah mengadopsi pemanfaatan teknologi tersebut pada bidang pemerintahan.

Menyoal e-government tidak dapat dipisahkan dari materi teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan pesat didunia tekhnologi informasi mesti dimanfaatkan secara baik dan benar dalam rangka memperbesar manfaat dari teknologi, termasuk memanfaatkan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan.  Konsep dasar e-government memerlukan memanfaatkan TI dengan lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan warga dan pelayanan (Chen et al., 2009).

Implementasi e-Government

Pemanfaatan tekhnologi informasi dalam bidang pemerintahan kemudian disebut e-government yang dalam pengembangannya dimaksudkan agara dengan pemanfaatan teknologi akan mebawa manfaat positif yang lebih besar terhadap pelaksanaan pemerintahan. Bahkan dalam beberapa kajian dan penelitian disebutkan bahwa E-Government telah dianggap sebagai suatu bentuk solusi yang tepat dalam bidang teknologi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Hal ini terbukti dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan E-Government telah disajikan dan diterapkan di negara-negara di seluruh dunia sebagai salah satu kemajuan yang paling menarik dalam bidang pemerintah sejak pertengahan tahun 1990-an (OECD, 2003).

Pelaksanaan E-Government sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membagi informasi kepada masyarakat kemudian berkembangan kearah yang lebih luas yaitu dengan memberikan bentuk pelayanan penuh kepada masyarakat. Masyarakat melalui e-Government dapat memperoleh informasi dengan mudah melalui fasilits yang disediakan oleh pemerintah, dan bahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi dari e-government, masyarakat atau publik dapat melakukan interaksi interaktif dengan komponen masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Hal ini dapat diwujudkan karena pemerintah dengan E-Government telah menyediakan fasilitas on-line untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat dan sekaligus memberikan layanan interaktif seperti dalam penyusunan kebijakan publik, sosialisasi program pemerintah dan sampai pada pelayanan pembayaran kewajiban pajak dari masyarakat. Inilah yang sebenarnya menjadi dasar utama sehingga penerapan E-Government dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dimana masyarakat dapat dengan bebas memperoleh informasi publik yang dibutuhkannya.

Interaksi e-Government

Banyak pemerintah, baik yang termasuk di tingkat nasional maupun daerah, memulai berbagai  inisiatif menyangkut penerapan E-Government untuk mengembangkan dan memajukan fungsi online mereka. E-Government berusaha untuk memberikan dan menyediakan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat termasuk dunia bisnis/perusahaan yang menciptkan interaksi timbal balik agar masyarakat dapat memperoleh masukan yang menyangkut kebijakan pemerintah. Beberapa model interaksi dalam konteks e-government telah dikembangkan mulai dari (1) G2C (Government to Citizen), (2) G2B (Government to Business), (3)  G2G (Government to Government), dan (4) G2E (Government to Employee), (Wardiana, 2003).

Tujuan e-government

E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dari pemerintah publik (World Bank, 2000). Transformasi ini menjadi sangat penting karena tidak dapat dielakkan (Jaeger, 2003), dimana sistem implementasi e-government telah menarik minat para peneliti, dan diyakini merupakan salah satu implementasi TI yang paling signifikan dalam menghadapi tantangan transformasi organisasi kedepan (Warkentin et al, 2002;. Marche & McNiven, 2003). Dalam dua belas tahun terakhir, pemerintah di seluruh dunia telah berusaha mengadopsi e-government sebagai sarana penyampaian informasi dan layanan kepada warga setiap saat tanpa mengenal batas waktu.  Hampir semua negara, di mana sebagian besar pemerintah dan sejumlah besar pemerintah daerah telah menyediakan website di mana digunakan untuk menerbitkan e-government (Norris & Lloyd, 2006) agar dapat memberikan layanan kepada warga, karyawan sektor swasta dan publik.

Berdasarkan realitas tersebut, perlu di kaji tentang konsep dasar e-government disebabkan karena penerapan e-government terkait dengan infrastruktur pemerintah pusat dan daerah termasuk kesiapan sumber daya manusia yang memeiliki keahlian serta yang terpenting adalah kesiapan masyarakat memanfaatkan fasilitas e-government dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkannya.

11.  Status perkembangan e-goverment

Status Perkembangan e-Government di Indonesia

E-Government bukanlah barang baru di Indonesia. Ia diperkenalkan pertama kali di Nusantara ini pada tahun 2000 ditandai dengan dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) melalui Keputusan Presiden No.50 tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Tim ini mempunyai tugas-tugas pokok sebagaimana dijabarkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan perencanaan dan memelopori program aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaan teknologi telematika di Indonesia, serta memfasilitasi dan memantau pelaksanaannya.

b. memperkuat kemampuan menggalang sumber daya yang ada di Indonesia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan semua arah pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika, serta melaksanakan forum untuk membangun konsensus antar pihak-pihak terkait di sektor pemerintah dan swasta baik di tingkat internasional maupun regional, serta mengakses pengalaman internasional dalam mengembangkan sistem infrastruktur informasi nasional untuk menstimulasi perkembangan telematika, mendapatkan dukungan teknis, pembiayaan dan dukungan lainnya secara terpadu.

                Sesuai Inpres nomor 6 tahun 2001 tersebut, guna menunjang pelayanan masyarakat dengan berbasis pada teknologi informasi, pemerintah meluncurkan program G-Online, singkatan dari Government On-line. G-Online adalah program pemerintah untuk mensukseskan pelayanan kepada masyarakat melalui media internet. Beberapa kelebihan dari pelayanan yang berbasis internet adalah sebagai berikut:

a. Transparansi, karena informasi pelayanan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Informasi yang disajikan berupa jenis layanan yang diberikan, prosedur baku yang harus dipenuhi, serta yang paling penting adalah adanya informasi tentang biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.

b. Mengurangi kolusi, karena dengan adanya media layanan secara on-line, masyarakat pengguna jasa tidak perlu lagi bertatap muka dengan petugas pelayanan sehingga mencegah terjadinya kesepakatan-kesepakatan di luar ketentuan yang berlaku.

c. Selain itu, oleh karena informasi biaya sudah secara transparan dapat diketahui oleh masyarakat, pembayaran pun harus dilakukan melalui rekening resmi yang telah tersedia sehingga masyarakat tidak perlu membayar biaya lebih dari ketentuan yg ada. Layanan non-stop 24 jam. Layanan secara on-line dapat dilakukan selama 24 Jam sehari  dan 7 hari dalam seminggu tergantung pada kondisi dan situasi masing-masing individu pengguna jasa.

d. Efisiensi, karena pelayanan yang dilakukan secara online akan menghemat penggunaan kertas dan alat tulis kantor lainnya.

Saat ini, berdasarkan pemaparan Direktur e-Government dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Firmansyah Lubis , pemerintah tengah mengembangkan Government Service Bus (GSB) untuk menghubungkan server-server K/L/Pemda guna proses integrasi data pada berbasis Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari server Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari server Kementerian Keuangan. Proses integrasi data ini menggunakan aplikasi siMANTRA (Aplikasi Manajemen Pertukaran Data Pemerintahan) dan PNSbox (Private Network Security) yang diinstal di data center K/L/D untuk keamanan dan privasinya. Meskipun infrastruktur interkoneksi telah disediakan oleh KemKominfo, akan tetapi belum ada MoU antara K/L/D terkait sehingga belum dapat dilakukan penggalian data dan informasi antar sistem guna proses integrasinya.

Status Perkembangan e-Government di Jepang

Pemerintah Jepang mulai membangun infrastruktur untuk mendukung e-Government dari tahun 2001. Awalnya dibentuklah sebuah kebijakan tentang segala hal yang menyangkut sistem e-Japan pada Maret 2001 dengan menetapkan tujuan akan menjadikan Jepang sebagai negara dengan IT paling maju di dunia dalam 5 tahun. Perencanaan semacam ini dibuat dengan membuat seluruh bagian sistem dan tujuan sedetil dan sejelas mungkin, mulai dari bentuk jaringan, perataan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi e-Commerce, pendigitalan administrasi dan aplikasi IT di ruang publik, pembuatan jaringan yang aman dan handal, dan segala isu yang mungkin menghadang pengembangan e-Japan tersebut.

Pada tahun 2002, Jepang mulai menentukan 5 poin penting yang menjadi prioritas dalam pengembangan e-Government pada 5 tahun mendatang. Poin-poin penting tersebut antara lain pembuatan infrastruktur internet berkecepatan tinggi, pendigitalan pendidikan sekolah dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan konten jaringan, pemerataan sistem pemerintahan secara elektronik, dan ikut berpartisipasi dalam aktivitas internet secara internasional. Setiap poin ini dijelaskan dengan langkah-langkah yang detil dan konkrit seperti melakukan riset dalam bidang yang menjadi fokus permasalahan, pengembangan tenaga kerja kreatif dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan secara IT, pembuatan sistem keamanan data dan pertukarannya dalam suatu jaringan, mengalihkan proses birokrasi dengan banyak kertas menjadi metode paperless, menyatukan seluruh sektor dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi bersama, dan lain-lain.

Salah satu implementasi yang sudah berjalan adalah sistem One-Stop Service yang berhubungan dengan kepemilikan mobil secara prosedural, disingkat menjadi OSS. OSS sudah mulai dijalankan pada Desember 2005 oleh Kementrian Lahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, MLIT). OSS ini dikembangkan agar masyarakat yang sedang ingin membeli atau menjual mobilnya cukup mengisikan prosedur menggunakan sistem OSS tanpa perlu ada campur tangan dari banyak pihak, sehingga diharapkan transaksi jual beli dapat berlangsung dengan mudah, lancar, dan lebih aman.

Dalam proses pengembangannya, implementasi e-Government di Jepang dimulai dengan pelaksanaan sistem elektronisnya dari pemerintahan daerah di beberapa kota. Contohnya pada kota Atsugi, telah dikembangkan suatu website untuk mempromosikan kota Atsugi kepada para turis. Hal ini ditandai bahwa website tersebut menyediakan tampilan dalam berbagai bahasa, mulai dari Jepang, Inggris, hingga Vietnam. Selain itu, juga terdapat beragam informasi tentang fasilitas kota seperti lokasi evakuasi jika terjadi suatu bencana, berbagai klinik untuk mendapatkan pengobatan secara cepat,  peta kota dengan menunjukkan tempat penting pada suatu kota (misalnya kantor polisi, pemadam kebakaran, stasiun kereta, terminal taksi, dan lain-lain.

Pada 2010, Jepang telah siap mengimplementasi sistem e-Government untuk warganya. Hal ini dipaparkan oleh Division Manager Hitachi, Takashi Kai dalam sesi presentasinya di acara e-Indonesian Initiative V di Aula Timur ITB, Rabu (5 Mei 2010). Untuk implementasi ini, pemerintah Jepang akan segera menerapkan nomor identitas nasional. Selain menguntungkan bagi pemerintah Jepang karena menghemat waktu dan mengurangi birokrasi, masyarakat juga dapat memonitor penggunaan nomor identitas tersebut, yaitu mengetahui untuk apa dan siapa identitas tersebut digunakan. Menurut Kai, pengembangan ICT (Information Communication Technology) pada dasarnya merealisasikan operasional pemerintahan yang lebih aman, nyaman, dan berguna bagi masyarakat.

Dapat dilihat bahwa perkembangan e-Government di Jepang sudah dalam tahap implementasi dan sedang dalam proses pengembangan lebih lanjut. Proses implementasi ini tidak lepas dari perencanaan yang detil untuk menuju suatu tujuan yang jelas dan nyata. Tujuan pengembangan ini pun tidak lepas dari tujuan utamanya yaitu membuat pelayanan birokrasi dalam pemerintahan menjadi lebih aman, nyaman, dan berguna bagi masyarakat.

Status Perkembangan e-Government di Australia

Australia adalah salah satu dari tiga besar dunia dalam hal penetrasi internet per kapita penduduknya, setelah Finlandia dan Amerika Serikat. Diperkirakan, lebih dari 50% penduduk dewasa Australia sudah terhubung dengan internet. Meningkatnya penetrasi internet akan meningkatkan harapan penduduk agar layanan pemerintahan bisa dilakukan secara online.

Pada bulan Desember tahun 1997, Perdana Menteri John Howard mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai investing for growth, sebuah kebijakan yang mengatur bagaimana pemerintah Australia lebih meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara ekstensif. Pemerintah Australia percaya, bahwa pengembangan e-Government akan memberikan banyak sekali manfaat untuk mereka.

e-Government akan memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat dibandingkan dengan mereka mendatangi satu persatu kantor-kantor pemerintahan. Teknologi online juga akan menghilangkan sekat-sekat seperti yang terjadi pada pelayanan tradisional. Di samping itu, masyarakat dari daerah-daerah pedesaan dan yang jauh dari kota-kota besar bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam layanan pemerintah. Egovernment akan membuat masyarakat tidak perlu lagi menghapalkan struktur antara Pemerintah Australia atau negara bagian untuk layanan yang ingin mereka dapatkan. Mereka tinggal memilih layanan apa yang diinginkan melalui internet tanpa perlu mengetahui departemen mana yang mengurus layanan tersebut.

Layanan eGovernment juga akan terus menerus membuat efisiensi dan efektifitas dari proses bisnis pemerintah, di samping juga akan menurunkan biaya-biaya saat orang berhubungan dengan Pemerintah. Efisiensi juga dapat terasa melalui berbagai kemudahan yang dirasakan oleh kalangan bisnis dan masyarakat dengan layanan yang mudah dan tidak berbelit-belit.

e-Government di Australia bertujuan untuk membangun manfaat yang lebih besar dari internet yang selama ini telah dirasakan oleh masyarakat dalam konteks individu dan komunitas. Bagaimana pengalaman dan manfaat yang selama ini telah terbangun bisa juga dilaksanakan dalam konteks layanan pemerintahan. Di masa depan, dengan eGovernment semua layanan pemerintah dapat diakses selama satu hari penuh dalam 24 jam, 7 hari seminggu tanpa batasan waktu kerja. Karena itu, e-Government harus memanfaatkan semua yang bisa dilakukan melalui teknologi. e-Government akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat melalui berbagai saluran yang selama ini ada, ditambah dengan saluran akses baru melalui internet dan berbagai teknologi komunikasi lainnya. Dengan e-Government, pemerintah ingin memberikan rentang pelayanan yang luas dengan kualitas terbaik dengan biaya yang murah. Di sisi lain, e-Government harus mudah digunakan oleh masyarakat, sehingga mereka mau menggunakan karena kenyamanan dan keuntunganyang ditawarkan. Dalam hal ini, e-Government harus mampu membuat masyarakat berinteraksi dengan lebih dekat sehingga pemerintah semakin mengetahui kebutuhan dan aspirasi mereka.

Referensi

http://ardian996.blogspot.com/2014/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik

http://sriyanthigeg.blogspot.com/2012/11/pengertian-keuntungan-kerugian-e.html

https://nobericsun.wordpress.com/2013/12/24/perkembangan-e-government-di-indonesia-dan-sekilas-hasil-perjalanan-singkat-di-belanda/

http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2841-indonesia-perlu-mencontoh-e-government-korea

http://www.jogjamedia.co.id/blog/detail/Pertumbuhan-E-Government-di-Indonesia

http://uaksena.com/konsep-dasar-e-government.html